Rahayu Saraswati Tinjau IKN: UMKM Wajib Terlibat

Kunjungan Strategis Komisi VII DPR ke Ibu Kota Nusantara

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dari Komisi VII, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, baru-baru ini melaksanakan kunjungan kerja strategis ke lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan parlemen terhadap proyek infrastruktur berskala masif yang digagas oleh pemerintah pusat. Kehadiran beliau bersama rombongan komisi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap fase pembangunan berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, baik dari segi kualitas infrastruktur dasar maupun aspek kelestarian lingkungan.

Dalam agenda kunjungan tersebut, fokus utama peninjauan diarahkan pada progres pembangunan infrastruktur esensial, khususnya fasilitas penyediaan air minum dan sistem sanitasi terpadu. Sebagai ibu kota negara masa depan yang mengusung konsep kota hijau dan cerdas, ketersediaan air bersih yang memadai dan dikelola dengan teknologi modern menjadi prasyarat mutlak. Komisi VII DPR RI secara teliti mengevaluasi capaian target fisik di lapangan untuk memastikan bahwa infrastruktur dasar ini dapat beroperasi optimal sebelum proses pemindahan aparatur sipil negara dimulai.

Penilaian Kritis Terhadap Momentum Pembangunan

Sebagai keponakan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, kehadiran Rahayu Saraswati di IKN tidak luput dari sorotan publik. Banyak pihak menantikan pandangan politik dan penilaian objektifnya terhadap megaproyek ini. Dalam pernyataannya, ia memberikan penilaian yang cukup mengejutkan sekaligus mengapresiasi momentum pembangunan IKN yang dinilainya sangat cepat dan terstruktur. Berbeda dengan pandangan skeptis sebagian kalangan, Saraswati secara tegas menyatakan dukungannya terhadap visi besar IKN sebagai simbol pemerataan pembangunan yang tidak lagi berpusat di Pulau Jawa (Jawa-sentris).

Beliau menekankan bahwa transisi menuju ibu kota baru bukanlah sekadar pemindahan gedung-gedung pemerintahan, melainkan sebuah transformasi budaya dan peradaban kerja. Menurutnya, momentum positif ini harus terus dijaga dengan memastikan transparansi anggaran serta efisiensi dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Pengawasan yang ketat dari lembaga legislatif diharapkan mampu mencegah terjadinya inefisiensi sehingga IKN dapat benar-benar menjadi etalase kemajuan bangsa di mata dunia internasional.

Mendorong Keterlibatan UMKM dan Masyarakat Lokal

Satu hal penting yang menjadi sorotan utama Rahayu Saraswati adalah urgensi pelibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat lokal dalam ekosistem ekonomi IKN. Ia mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa pembangunan fisik yang megah tidak akan memiliki makna mendalam jika mengabaikan kesejahteraan ekonomi penduduk asli dan pengusaha kecil di sekitarnya. "Masyarakat lokal tidak boleh hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri," tegasnya dalam berbagai kesempatan diskusi bersama otoritas terkait.

Lebih lanjut, Saraswati mendorong Otorita IKN dan kementerian terkait untuk menyusun regulasi khusus yang memberikan kuota atau ruang afirmasi bagi UMKM lokal. Hal ini mencakup penyediaan area komersial dengan harga sewa terjangkau, program pendampingan kapasitas usaha, hingga kemudahan akses pembiayaan. Dengan demikian, roda perputaran ekonomi yang tercipta dari proyek triliunan rupiah ini dapat menetes hingga ke akar rumput. Keterlibatan UMKM diyakini akan memperkuat fondasi kemandirian ekonomi IKN, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang masif bagi masyarakat Kalimantan Timur dan sekitarnya.

Sebagai penutup dari kunjungan kerjanya, Rahayu Saraswati menegaskan komitmen Komisi VII DPR RI untuk terus mengawal jalannya pembangunan IKN. Ia optimis bahwa dengan sinergi yang kuat antara eksekutif, legislatif, dan partisipasi aktif masyarakat, Ibu Kota Nusantara akan tumbuh menjadi pusat peradaban baru yang inklusif, berkelanjutan, dan membanggakan bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan.