Demo UINSA Memanas: Rektor Baru Ditolak

Ketegangan Memuncak di Kampus UINSA Surabaya

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya saat ini tengah berada dalam pusaran konflik internal yang memanas. Pelantikan kembali Akhmad Muzakki sebagai Rektor UINSA telah memicu gelombang demonstrasi besar-besaran dari kalangan mahasiswa. Para demonstran menyuarakan ketidakpuasan yang mendalam terhadap proses pemilihan pimpinan kampus, yang dinilai kurang transparan dan mengabaikan aspirasi sivitas akademika. Protes ini bukan sekadar penolakan figur, melainkan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pada periode sebelumnya yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan mahasiswa dan pengembangan fasilitas akademik. Situasi ini dengan cepat menarik perhatian publik secara nasional, menyoroti tata kelola perguruan tinggi keagamaan negeri di Indonesia.

Penolakan Terbuka Terhadap Petahana

Sebagai bentuk protes keras, perwakilan mahasiswa dan sejumlah elemen kampus telah melayangkan surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia. Dalam surat tersebut, mereka menjabarkan secara rinci alasan mendasar mengapa petahana tidak layak kembali memimpin UINSA. Para mahasiswa mendesak agar Akhmad Muzakki segera mengundurkan diri dari jabatannya meskipun baru saja dilantik. Mereka berpendapat bahwa kampus membutuhkan sosok pemimpin baru yang lebih progresif, inovatif, dan mampu menjembatani berbagai kepentingan di dalam kampus. Krisis kepercayaan ini mencerminkan adanya jurang pemisah yang semakin melebar antara pihak birokrasi kampus dengan mahasiswa sebagai pemangku kepentingan utama di perguruan tinggi.

Pembungkaman Kebebasan Pers

Situasi semakin memperihatinkan ketika pihak rektorat diduga menggunakan pendekatan represif dalam menangani aksi protes tersebut. Sejumlah jurnalis dari berbagai media yang hendak meliput demonstrasi mahasiswa dihalang-halangi dan dilarang memasuki area kampus. Petugas keamanan (satpam) yang berjaga di gerbang utama menyatakan bahwa pelarangan tersebut merupakan arahan langsung dari pimpinan universitas. Tindakan pelarangan liputan ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap kebebasan pers dan mencederai prinsip keterbukaan informasi publik. Sikap rektorat yang menutup pintu bagi jurnalis justru semakin memperkuat dugaan publik bahwa ada masalah serius yang sedang disembunyikan oleh pihak kampus. Sebagai institusi akademik yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan kebebasan berpendapat, tindakan pembungkaman ini sangat disayangkan dan menuai kecaman luas.

Tantangan Tata Kelola Perguruan Tinggi

Konflik yang terjadi di UINSA Surabaya menjadi ujian berat bagi Kementerian Agama dalam mengelola institusi pendidikan di bawah naungannya. Pemerintah pusat dituntut untuk segera turun tangan dan memfasilitasi dialog terbuka guna mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak. Mengabaikan suara mahasiswa dan membiarkan praktik anti-demokrasi di lingkungan kampus hanya akan merusak reputasi dan kredibilitas UINSA di mata masyarakat luas. Ke depannya, proses pemilihan rektor harus dievaluasi secara menyeluruh agar lebih inklusif, transparan, dan mengutamakan integritas akademik. Masa depan UINSA kini sangat bergantung pada bagaimana krisis kepemimpinan ini diselesaikan tanpa mengorbankan hak-hak mahasiswa dan prinsip kebebasan akademik.